Tarif pajak perusahaan Jasa konstruksi

Tarif pajak perusahaan Jasa konstruksi di Indonesia sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan aturan pelaksananya melalui SE-05/PJ.03/2008 tanggal 22 Agustus 2008.

Adapun hal-hal yang diatur antara lain:

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah:
2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud di atas;
4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 2, tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam butir 3, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada butir 1:
dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam ha1 Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam ha1 pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada butir 5 adalah:
jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir 2; atau
 jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dalam ha1 Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
Penyedia Jasa wajrb melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selaln usaha Jasa Konstruksi.
Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur:
untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasi sampai dengan Tahun Pajak 2008.
Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksl dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Corporate tax rate in Indonesia construction services in connection with the enactment of Government Regulation Number 51 Year 2008 on Income Tax on Income From Construction Services Business, the Director General of Taxation has issued implementing regulations through SE-05/PJ.03/2008 dated August 22, 2008.

The subject matters include:

On the income of the Construction Services business subject to income tax which is final.

Income Tax Rates for the Construction Services business is:

2% (two percent) for the Implementation of the construction undertaken by the Service Provider who has a qualifying small business;

4% (four percent) for the Implementation of the construction undertaken by the Service Provider does not have a qualifying business;

3% (three percent) for the Implementation of the construction undertaken by the Service Provider Service Provider other than as referred to above;

4% (four percent) for Construction Planning or Construction Monitoring conducted by the Service Provider who has a qualifying business; and

6% (six percent) for Construction Planning or Construction Monitoring conducted by the Service Provider does not have a business qualification.

In the event that the Servicer is a permanent establishment, income tax rates referred to in item 2, does not include income tax on the remaining permanent income after income tax which is final.

Residual profits of the permanent establishment after a final income tax referred to in point 3, subject to tax in accordance with the provisions referred to in Article 26 paragraph (4) Income Tax Act or in accordance with the provisions of the Double Taxation Treaty.

Income tax is final as referred to in point 1:

cut by User Services at the time of payment, in ha1 User Service is a tax cutter, or

paid by the Servicer, in ha1 service user is not a tax cutter.

Amount of income tax withheld or paid themselves as referred to in point 5 is:

payment amount, excluding value added tax, income tax rate multiplied referred to in item 2; or

 number of payment receipt, excluding value added tax, income tax rate multiplied referred to in item 2 in the ha1 own income tax paid by the Servicer.

Service providers keep records separate wajrb the costs arising from income received or earned from business activities selaln Construction Services business.

To contracts signed before January 1, 2008 date is set:

for payment of the contract or part of the contract until the date of December 31, 2008, the imposition of income tax based on Government Regulation No. 140 of 2000 on Income Tax on Income From Construction Services Business;

for payment of the contract or part of the contract after the date of December 31, 2008, the imposition of income tax based on Government Regulation Number 51 Year 2008 on Income Tax on Income From Construction Services Business.

Loss of Construction Services business remaining until tax year 2008 can only be compensated through tax year 2008.

At the time of Government Regulation Number 51 Year 2008 on Income Tax on Income From Construction Services Enterprises entered into force, Government Regulation Number 140 Year 2000 on Income Tax on Income From Business Services Konstruksl revoked and declared null and void.